Postingan

tugas perbankan syariah uts-uas

No Kode Link Judul Topik 1 00112 Agunan pada Perbankan Syariah 2 00021 Akad Hawalah pada Perbankan Syariah 3 00024 Akad Ijarah pada Perbankan Syariah 4 00028 Akad Istishna' pada Perbankan Syariah 5 00033 Akad Kafalah pada Perbankan Syariah 6 00035 Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah 7 00051 Akad Murabahah pada Perbankan Syariah 8 00044 Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah 9 00047 Akad Qardh pada Perbankan Syariah 10 00053 Akad Salam pada Perbankan Syariah 11 00056 Akad Sharf pada Perbankan Syariah 12 00059 Akad Wadiah pada Perbankan Syariah 13 00061 Akad Wakalah pada Perbankan Syariah 14 00117 Aset pada Perbankan Syariah 15 00118 Automatic Teller Machine (ATM) dalam Sistem Keuangan Islam 16 00579 Baitul Mal wa Tamwil (BMT): Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat 17 00377 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah 18 00369 Bank Sentral Perspektif Ekonomi Islam 19 00811 Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam 20 00373 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasio...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BAB 16 # MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF

 # BAB 16 # MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF --- ## A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir ### 1. Falah sebagai Tujuan Akhir Ekonomi Islam Dalam khazanah ekonomi Islam, *falah* menempati posisi sebagai tujuan akhir (*ultimate goal*) dari seluruh aktivitas ekonomi. Secara etimologis, falah berarti keberuntungan, kemenangan, atau kebahagiaan yang hakiki. Berbeda dari konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang cenderung mengukur kemakmuran semata dari akumulasi kekayaan material dan pertumbuhan output, falah dipahami sebagai kesejahteraan holistik yang merangkum empat keseimbangan sekaligus: keseimbangan material–spiritual, individual–sosial, jasmani–rohani, serta dunia–akhirat. Para peneliti ekonomi syariah menegaskan bahwa paradigma ekonomi kontemporer sejauh ini belum mengakomodasi dimensi ukhrawi dalam pengertian kesejahteraan; pembangunan cenderung dimaknai sebagai pembangunan lahiriah—infrastruktur, industri, dan per...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BAB 15 # PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER

 # BAB 15 # PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER ## Pengantar Pendidikan ekonomi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dua sumber nilai besar yang membentuk kepribadian bangsa: Pancasila sebagai dasar negara dan Islam sebagai keyakinan mayoritas penduduknya. Ketika sistem ekonomi global semakin diwarnai oleh logika pasar bebas, konsumsi tanpa batas, dan orientasi keuntungan jangka pendek, pendidikan ekonomi yang hanya mengajarkan teknik dan model kuantitatif tanpa muatan nilai berisiko melahirkan pelaku ekonomi yang cakap secara teknis tetapi rapuh secara moral. Bab ini membahas bagaimana pendidikan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan akhlak Islam dapat menjadi jawaban atas krisis moral ekonomi, sekaligus menjadi sarana pembentukan karakter generasi penerus sebagai agen transformasi menuju sistem ekonomi yang berkeadilan. --- ## A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam Modernisasi da...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BAB 14 # KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI

 # BAB 14 # KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI --- ## Pendahuluan Setelah bab-bab sebelumnya membangun fondasi teoretis, sistemik, dan sektoral Ekonomi Pancasila-Islam — mulai dari sistem kepemilikan, industri, perdagangan, fiskal, hingga wakaf-zakat-koperasi dan perbandingan dengan model-model global — bab ini menutup rangkaian pembahasan dengan mendudukkan seluruh gagasan tersebut ke dalam kerangka kebijakan dan kelembagaan nyata di Indonesia. Pertanyaan yang dijawab bab ini bersifat praktis-institusional: bagaimana nilai-nilai syariah dan Pancasila tidak berhenti sebagai wacana normatif, melainkan mewujud dalam konstitusi, regulasi, kebijakan sektoral, dan arsitektur kelembagaan negara? Lima sub-bab berikut menelusuri jalur itu secara berurutan: dari landasan konstitusional (Pasal 33 UUD 1945), ke perkembangan regulasi keuangan syariah, ke kewajiban negara memenuhi *dharuriyat* (kebutuhan pokok) rakyat, ke agenda pembangunan industri halal nasional, dan diakh...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BAB 13 # MODEL-MODEL EKONOMI ALTERNATIF DAN RELEVANSINYA

 # BAB 13 # MODEL-MODEL EKONOMI ALTERNATIF DAN RELEVANSINYA --- ## Pengantar Setelah pada bab-bab sebelumnya dipaparkan arsitektur internal Sistem Ekonomi Pancasila-Islam — mulai dari fondasi filosofis, tipe kepemilikan, sistem industri, perdagangan, keuangan, fiskal, hingga trilogi wakaf-zakat-koperasi — bab ini mengambil sudut pandang komparatif-eksternal. Tujuannya adalah menguji sejauh mana Sistem Ekonomi Pancasila-Islam dapat *berdialog* dengan model-model ekonomi alternatif yang telah teruji di berbagai belahan dunia, tanpa kehilangan orisinalitas dan basis nilainya sendiri. Tiga model historis dibahas sebagai *mitra dialog* (Jerman, Skandinavia, Amerika Latin), dan tiga isu kontemporer dibahas sebagai *ruang konvergensi* masa depan (keuangan sosial Islam, SDGs–Maqashid Syariah, dan posisi Indonesia sebagai episentrum ekonomi syariah dunia). Logika bab ini bersifat dialektis: setiap model alternatif diperiksa dari segi (1) prinsip dasarnya, (2) titik temu dengan nilai Pancasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BAB 12: WAKAF, ZAKAT, DAN KOPERASI SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN

# BAB 12 # WAKAF, ZAKAT, DAN KOPERASI SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN --- ## Pengantar Jika Bab-bab sebelumnya membahas arsitektur besar sistem Ekonomi Pancasila-Islam pada level negara — sistem industri, perdagangan, keuangan, dan fiskal — maka Bab 12 ini turun ke level yang paling dekat dengan denyut nadi rakyat kecil: koperasi, zakat, wakaf, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), infaq, dan shadaqah. Kelima instrumen ini bukan pelengkap kosmetik dari sistem ekonomi nasional, melainkan **pilar struktural** yang menautkan dua sumber nilai utama bangsa ini — asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip ta'awun (tolong-menolong) serta keadilan distributif dalam ajaran Islam. Pada titik inilah Ekonomi Pancasila-Islam paling nyata diuji: bukan pada tataran wacana filosofis, melainkan pada tataran kelembagaan yang bersentuhan langsung dengan mustadh'afin — kaum lemah dan terpinggirkan secara ekonomi. --- ## A. Koperasi Syariah: Perpaduan Azas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah ### 1...
Posting Komentar
Baca selengkapnya