BAB 14 # KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI

 # BAB 14

# KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI

---

## Pendahuluan

Setelah bab-bab sebelumnya membangun fondasi teoretis, sistemik, dan sektoral Ekonomi Pancasila-Islam — mulai dari sistem kepemilikan, industri, perdagangan, fiskal, hingga wakaf-zakat-koperasi dan perbandingan dengan model-model global — bab ini menutup rangkaian pembahasan dengan mendudukkan seluruh gagasan tersebut ke dalam kerangka kebijakan dan kelembagaan nyata di Indonesia. Pertanyaan yang dijawab bab ini bersifat praktis-institusional: bagaimana nilai-nilai syariah dan Pancasila tidak berhenti sebagai wacana normatif, melainkan mewujud dalam konstitusi, regulasi, kebijakan sektoral, dan arsitektur kelembagaan negara?

Lima sub-bab berikut menelusuri jalur itu secara berurutan: dari landasan konstitusional (Pasal 33 UUD 1945), ke perkembangan regulasi keuangan syariah, ke kewajiban negara memenuhi *dharuriyat* (kebutuhan pokok) rakyat, ke agenda pembangunan industri halal nasional, dan diakhiri dengan potret reformasi kelembagaan otoritas-otoritas kunci: OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI.

---

## A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional

### 1. Teks dan Filosofi Pasal 33

Pasal 33 UUD 1945 adalah induk konstitusional sistem perekonomian nasional. Ayat (1) menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; ayat (2) menetapkan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara; ayat (3) menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; dan ayat (4), hasil amandemen 2002, menambahkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tiga kata kunci Pasal 33 — *kekeluargaan*, *penguasaan negara*, dan *kemakmuran rakyat* — secara struktural sejalan dengan tiga prinsip inti ekonomi Islam:

- **Asas kekeluargaan** bergema dengan konsep *ukhuwah* (persaudaraan) dan *ta'awun* (tolong-menolong) yang menjadi fondasi muamalah dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 2 tentang tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa.

- **Penguasaan negara atas cabang produksi vital dan kekayaan alam** sejalan dengan konsep *milkiyah 'ammah* (kepemilikan umum) dalam fikih muamalah, di mana sumber daya strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak — air, energi, tambang, hutan — tidak boleh dimonopoli individu atau korporasi, melainkan dikelola negara untuk kemaslahatan bersama, merujuk pada hadits riwayat Abu Dawud tentang tiga hal yang menjadi milik bersama umat: air, rumput (padang gembalaan), dan api (sumber energi).

- **Kemakmuran rakyat sebagai tujuan akhir** selaras dengan *maqashid syariah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) yang menuntut distribusi kesejahteraan yang adil, bukan sekadar pertumbuhan agregat.

### 2. Titik Temu dan Titik Beda

Meski bersinergi kuat, Pasal 33 dan ekonomi Islam tidak identik. Pasal 33 adalah norma dasar bernegara yang netral secara agama dan terbuka bagi tafsir ideologis yang beragam — sejarahnya sendiri diwarnai tarik-menarik antara tafsir sosialistik (Hatta), etatistik (Orde Baru), dan liberalistik (pasca-1998). Ekonomi Islam menambahkan dimensi transendental: larangan riba, gharar, dan maysir sebagai batas normatif yang tidak eksplisit disebut Pasal 33, serta kewajiban zakat sebagai instrumen redistribusi yang bersifat ta'abbudi (ibadah), bukan semata kebijakan fiskal pilihan.

Sinergi konstitusional yang diusulkan dalam kerangka Ekonomi Pancasila-Islam adalah: Pasal 33 menyediakan *ruang konstitusional* yang cukup lapang bagi implementasi nilai-nilai syariah — karena semangat anti-liberalisme, anti-monopoli, dan pro-kesejahteraan rakyat dari Pasal 33 tidak bertentangan dengan, bahkan diperkuat oleh, instrumen-instrumen syariah seperti larangan riba dan kewajiban zakat. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terkait UU Sumber Daya Air dan UU Minerba secara konsisten menegaskan tafsir "dikuasai negara" mencakup fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan (*beheersdaad*, bukan sekadar *eigendomsrecht*/hak milik perdata) — tafsir yang kompatibel dengan konsep *wilayah* (otoritas pengaturan) negara atas harta milik umum dalam fikih siyasah syar'iyyah.

### 3. Implikasi Kebijakan

Sinergi ini melahirkan arah kebijakan konkret: (a) sumber daya alam strategis tetap di bawah penguasaan negara dengan tata kelola yang mengadopsi prinsip anti-*ihtikar* (penimbunan/monopoli merugikan); (b) BUMN dan koperasi diposisikan sebagai instrumen konstitusional yang juga kompatibel dengan *syirkah* (kongsi) Islam; dan (c) regulasi turunan Pasal 33 — mulai UU Sumber Daya Air, UU Minerba, hingga UU Perbankan Syariah — dapat dibaca sebagai satu rangkaian usaha menerjemahkan demokrasi ekonomi berkeadilan yang berakar ganda: konstitusi dan syariah.

---

## B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan

### 1. Genealogi Regulasi

Perkembangan regulasi ekonomi syariah Indonesia dapat dipetakan dalam empat fase:

**Fase perintisan (1990-an–1998).** Diawali berdirinya Bank Muamalat Indonesia (1991) sebagai bank syariah pertama, namun basis hukumnya masih menumpang pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang hanya mengenal istilah "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" tanpa kerangka syariah yang eksplisit.

**Fase pengakuan formal (1998–2008).** UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Perbankan mulai mengenal secara eksplisit "prinsip syariah" dan membuka peluang bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Fase ini berpuncak pada lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang untuk pertama kalinya memberi payung hukum mandiri, komprehensif, dan spesifik bagi perbankan syariah — mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, prinsip syariah, hingga penyelesaian sengketa.

**Fase perluasan sektoral (2008–2019).** Regulasi meluas ke sektor pasar modal syariah (Peraturan Bapepam-LK dan kemudian POJK tentang saham syariah, sukuk, reksa dana syariah), asuransi syariah (UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengakomodasi asuransi berdasar prinsip syariah), surat berharga negara syariah (UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN/Sukuk Negara), hingga jaminan produk halal (UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal/JPH).

**Fase integrasi dan penguatan kelembagaan (2019–sekarang).** Dibentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2016 (diperkuat Perpres No. 28 Tahun 2020) menjadi tonggak koordinasi lintas kementerian/lembaga. Puncaknya adalah UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang, antara lain, mewajibkan pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah dari bank induk konvensional untuk memperkuat independensi dan skala industri perbankan syariah. UU P2SK kemudian direvisi kembali pada 2026, dengan 17 materi pokok baru yang turut memperluas cakupan usaha perbankan syariah dan memperkuat kelembagaan OJK dan Bank Indonesia.

### 2. Capaian Kuantitatif

Perkembangan ini membuahkan hasil terukur. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah mencatat bahwa hingga akhir September 2024 telah diterbitkan lebih dari 1,9 juta sertifikat halal — tumbuh sekitar 45 persen dibanding tahun sebelumnya — sementara nilai ekspor produk halal nasional pada 2023 mencapai sekitar USD 50,5 miliar, meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir. Sektor unggulan rantai nilai halal (pertanian, makanan-minuman halal, pariwisata ramah muslim, dan fesyen muslim) menopang hampir seperlima ekonomi nasional pada tahun yang sama.

### 3. Tantangan Struktural

Meski progresif, regulasi ekonomi syariah Indonesia menghadapi sejumlah tantangan mendasar:

- **Fragmentasi otoritas.** Kewenangan ekonomi syariah tersebar di banyak lembaga — OJK untuk jasa keuangan, Kementerian Agama dan BPJPH untuk sertifikasi halal, Kementerian Perindustrian untuk kawasan industri halal, BAZNAS untuk zakat, BWI untuk wakaf — sehingga KNEKS, meski berperan sebagai koordinator, tidak memiliki kewenangan eksekutif langsung untuk memaksakan sinkronisasi.

- **Kesenjangan pangsa pasar.** Meski jumlah lembaga keuangan syariah terus bertambah, pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap total perbankan nasional masih berada pada kisaran satu digit tinggi, jauh dari proporsional dengan jumlah penduduk muslim Indonesia.

- **Kesenjangan literasi dan inklusi keuangan syariah**, yang secara konsisten berada di bawah tingkat literasi keuangan konvensional dalam survei OJK.

- **Duplikasi dan tumpang tindih regulasi turunan**, terutama antara Peraturan OJK (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan regulasi sektoral kementerian teknis, yang kerap membingungkan pelaku usaha.

- **Ketergantungan pada regulasi berbasis insentif jangka pendek** dibanding pembangunan ekosistem jangka panjang yang terintegrasi dengan pendidikan, riset, dan rantai pasok.

Tantangan-tantangan ini menegaskan bahwa regulasi formal semata tidak cukup; diperlukan **arsitektur kebijakan integratif** — tema yang menjadi jantung bab ini — di mana hukum positif, kelembagaan negara, dan nilai syariah bekerja dalam satu sistem yang koheren, bukan sekadar berdampingan.

---

## C. Peran Negara dalam Menjamin Dharuriyat (Kebutuhan Pokok): Amanat Konstitusi dan Syariah

### 1. Dharuriyat dalam Kerangka Maqashid Syariah

Dalam klasifikasi maqashid syariah yang dirumuskan Imam al-Syathibi, kebutuhan manusia dibagi tiga tingkat: *dharuriyat* (kebutuhan primer/esensial, yang tanpanya kehidupan terancam), *hajiyat* (kebutuhan sekunder, yang tanpanya kehidupan menjadi sulit), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier/pelengkap). Dharuriyat sendiri mencakup lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*): perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam konteks kebijakan ekonomi, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) menuntut negara menjamin ketersediaan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan rasa aman bagi rakyatnya — karena kelaparan dan kemiskinan ekstrem adalah ancaman langsung terhadap jiwa. Prinsip fikih yang relevan adalah kaidah *"al-dharuriyat tubihu al-mahzhurat"* (kondisi darurat membolehkan yang terlarang) dan kewajiban *kifayah* (kecukupan) dalam pemenuhan kebutuhan pokok, yang menurut mayoritas ulama fikih menjadi tanggung jawab kolektif umat, dengan negara sebagai penanggung jawab utama ketika mekanisme sosial (zakat, infak, wakaf) tidak mencukupi.

### 2. Amanat Konstitusi

Konstitusi Indonesia memuat sejumlah pasal yang secara langsung mengamanatkan negara menjamin kebutuhan dasar rakyat:

- **Pasal 27 ayat (2)**: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- **Pasal 28H ayat (1)**: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- **Pasal 28H ayat (3)**: setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

- **Pasal 34 ayat (1)**: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

- **Pasal 34 ayat (2)**: negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

- **Pasal 34 ayat (3)**: negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kesejajaran antara lima unsur dharuriyat dan pasal-pasal ini tampak jelas: perlindungan jiwa (kesehatan, pangan), harta (penghidupan layak, jaminan sosial), dan keturunan (perlindungan anak terlantar) semuanya termaktub eksplisit dalam UUD 1945 — menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia, tanpa perlu merujuk langsung pada terminologi fikih, secara substansi telah mengadopsi semangat maqashid syariah dalam desain kewajiban negara.

### 3. Instrumentasi Kebijakan

Amanat ini terwujud melalui sejumlah instrumen kebijakan konkret yang dapat dibaca sebagai titik temu konstitusi-syariah:

- **Jaminan sosial**: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS) sebagai wujud Pasal 34 ayat (2), yang dari sisi syariah dapat diperkuat dengan skema *takaful* (asuransi syariah berbasis tolong-menolong/ta'awun) dan integrasi dana zakat-infak untuk peserta tidak mampu.

- **Subsidi dan bantuan sosial**: program seperti bantuan pangan, Program Keluarga Harapan, dan subsidi energi sebagai instrumen fiskal pemenuhan dharuriyat, yang secara syariah dapat disinergikan dengan distribusi zakat mal dan zakat fitrah melalui BAZNAS agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

- **Ketahanan pangan**: kebijakan swasembada dan stabilisasi harga pangan pokok sebagai wujud *hifz al-nafs*, sekaligus mandat konstitusional atas penguasaan negara terhadap cabang produksi vital (Pasal 33 ayat 2).

- **Zakat dan wakaf sebagai jaring pengaman komplementer**: ketika APBN memiliki keterbatasan fiskal, dana sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf) berfungsi sebagai instrumen tambahan non-APBN yang, jika dikelola secara profesional oleh BAZNAS dan BWI, dapat memperkuat kapasitas negara memenuhi dharuriyat tanpa membebani anggaran negara secara langsung.

Pendekatan integratif ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok bukan semata kewajiban administratif-fiskal negara sekuler, melainkan juga amanah keagamaan yang memberi legitimasi moral tambahan bagi keberpihakan anggaran kepada kelompok mustadh'afin (kaum lemah/tertindas secara ekonomi).

---

## D. Kebijakan Industri Halal Nasional sebagai Agenda Pembangunan

### 1. Landasan Hukum

Kebijakan industri halal nasional bertumpu pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal, dengan masa transisi bertahap sesuai jenis produk. Pelaksanaannya diperkuat melalui Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang antara lain menyederhanakan proses sertifikasi melalui skema *self-declare* bagi UMK tertentu dan memperluas peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di luar LPPOM-MUI. Kelembagaan pelaksana dipegang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk aspek fatwa kehalalan.

### 2. Industri Halal sebagai Agenda Pembangunan Nasional

Sejak 2019, industri halal ditempatkan sebagai salah satu pilar utama dalam **Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024** yang disusun Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dengan visi menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terkemuka dunia. Setelah masa berlaku MEKSI 2019-2024 berakhir, KNEKS menyusun kelanjutannya, **MEKSI 2025–2029**, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan visi Indonesia Emas 2045 — menandakan bahwa ekonomi dan industri halal telah dijadikan agenda pembangunan lintas periode kepemimpinan, bukan sekadar program sektoral jangka pendek. Secara lebih spesifik, KNEKS juga menyusun **Masterplan Industri Halal Indonesia 2023–2029** sebagai peta jalan teknis pengembangan rantai pasok halal dari hulu ke hilir.

Empat sektor unggulan rantai nilai halal (*halal value chain*) yang menjadi fokus kebijakan adalah: (1) makanan dan minuman halal, (2) pariwisata ramah muslim, (3) fesyen muslim, dan (4) energi terbarukan serta pertanian halal — yang bersama-sama menopang porsi signifikan dari perekonomian nasional.

### 3. Instrumen Kebijakan Konkret

Beberapa instrumen kebijakan yang mendorong agenda ini meliputi:

- **Kawasan Industri Halal (KIH)**: dibangun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian, BPJPH, dan MUI, dengan sejumlah kawasan telah beroperasi seperti Modern Halal Valley (Cikande, Banten), Halal Industrial Park Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub, sebagai klaster produksi terintegrasi yang memudahkan sertifikasi dan efisiensi rantai pasok.

- **Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS)**: dibentuk di seluruh provinsi untuk mendesentralisasi implementasi kebijakan ekonomi syariah, termasuk industri halal, ke tingkat daerah.

- **Insentif fiskal dan pembiayaan**: skema pembiayaan syariah bagi UMKM untuk sertifikasi halal, termasuk subsidi biaya sertifikasi bagi usaha mikro dan kecil.

- **Diplomasi ekonomi syariah**: positioning Indonesia dalam forum internasional (OKI, State of Global Islamic Economy Report, dan lain-lain) sebagai upaya menjadikan Indonesia bukan hanya konsumen tetapi produsen dan pengekspor utama produk halal dunia.

### 4. Tantangan Implementasi

Agenda pembangunan ini masih menghadapi kendala nyata: standardisasi halal yang belum sepenuhnya harmonis dengan standar internasional (menghambat ekspor), kapasitas UMKM yang terbatas dalam memenuhi persyaratan sertifikasi meski skema self-declare telah tersedia, infrastruktur logistik halal (termasuk isu *cross-contamination* dalam rantai distribusi) yang belum merata, serta ketergantungan pembiayaan riset dan inovasi produk halal pada anggaran pemerintah yang terbatas. Sinergi antara BPJPH, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, perbankan syariah, dan lembaga zakat-wakaf (sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM halal) menjadi kunci keberlanjutan agenda ini ke depan.

---

## E. Reformasi Kelembagaan: OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI dalam Ekosistem Integratif

### 1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK, dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, memegang mandat pengaturan dan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah, melalui direktorat/departemen khusus perbankan dan keuangan syariah. Reformasi signifikan terjadi melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang antara lain mewajibkan mekanisme spin-off Unit Usaha Syariah untuk memperkuat independensi dan daya saing industri perbankan syariah, serta memperluas kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/BPRS). Sebagai tindak lanjut, OJK menyusun serangkaian Peraturan OJK (POJK) turunan, termasuk yang secara khusus mengatur Unit Usaha Syariah dan Dewan Pengawas Syariah, serta melakukan reformasi internal kelembagaan untuk mendukung penataan lanskap sektor jasa keuangan syariah nasional.

Pada 2026, UU P2SK direvisi kembali dengan mencakup 17 materi pengaturan baru — antara lain penguatan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan, OJK, dan Bank Indonesia; perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah; serta pengaturan aset kripto dan pusat finansial internasional Indonesia — yang menandakan proses reformasi kelembagaan sektor keuangan, termasuk keuangan syariah, bersifat dinamis dan berkelanjutan.

### 2. Bank Indonesia (BI)

Sebagai otoritas moneter, BI berperan strategis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui kebijakan makroprudensial syariah, pengembangan pasar uang antarbank syariah, penerbitan instrumen moneter syariah (seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah/SBIS dan Sukuk Bank Indonesia), serta program pengembangan ekonomi syariah di tingkat akar rumput (misalnya melalui pesantren dan UMKM syariah) lewat Bank Indonesia Institute dan kantor perwakilan daerah. UU P2SK turut menyempurnakan akuntabilitas dan transparansi BI, termasuk penyusunan dan penggunaan anggaran serta pengelolaan data, yang relevan bagi penguatan tata kelola kebijakan moneter syariah ke depan. BI juga berperan aktif sebagai anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam merumuskan arah kebijakan makro ekonomi syariah nasional.

### 3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersi