BAB 5: PRINSIP-PRINSIP INTEGRATIF SISTEM EKONOMI PANCASILA-ISLAM

 

# BAB 5: PRINSIP-PRINSIP INTEGRATIF SISTEM EKONOMI PANCASILA-ISLAM

Bab ini mengurai enam titik temu paling mendasar antara nilai-nilai Pancasila (khususnya Pasal 33 UUD 1945) dengan epistemologi ekonomi Islam. Logikanya: setiap prinsip Pancasila dijabarkan dulu, lalu dipertemukan dengan konsep syariah yang setara secara fungsional, dan ditutup dengan implikasi kelembagaannya.

## A. Prinsip Ketuhanan dan Tauhid sebagai Fondasi Norma Ekonomi

Sila pertama Pancasila — Ketuhanan Yang Maha Esa — menempatkan dimensi religius sebagai ruh dari seluruh bangunan ekonomi nasional. Kajian-kajian tentang implementasi Pancasila dalam ekonomi menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia idealnya berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dalam arti berlakunya etik dan moral agama, sehingga menolak segala bentuk pemerasan dan eksploitasi, dengan Kemanusiaan yang adil dan beradab yang tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Ketuhanan di sini bukan simbol administratif, melainkan sumber norma: setiap kebijakan dan transaksi ekonomi harus tunduk pada nilai moral-spiritual, bukan semata kalkulasi untung-rugi material.

Dalam epistemologi Islam, padanan fungsional prinsip ini adalah **tauhid**. Tauhid adalah fondasi ajaran Islam yang menegaskan bahwa tidak ada pemilik hakiki langit, bumi, dan segala isinya selain Allah, sehingga manusia hanya diberi amanah kepemilikan untuk sementara sebagai ujian, karena Allah adalah pencipta alam semesta dan pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya, sementara manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Implikasinya besar bagi ekonomi: karena kepemilikan bersifat titipan (amanah), maka hak milik pribadi dalam Islam tidak absolut — ia dibatasi oleh kewajiban sosial (zakat, infak) dan larangan menzalimi pihak lain. M. Umer Chapra bahkan menempatkan tauhid sebagai basis dari seluruh lima nilai universal ekonomi Islam (tauhid, khilafah, ‘adalah, tazkiyah, al-falah), di mana relasi vertikal manusia-Tuhan dianggap sama pentingnya dengan relasi horizontal antarmanusia, sehingga semua aktivitas ekonomi harus berlandaskan keadilan sosial dan bertujuan mencapai kepuasan spiritual serta kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya kepuasan materi dan keuntungan pribadi.

**Titik integrasi:** Ketuhanan Pancasila dan tauhid Islam sama-sama menolak sekularisasi ekonomi — keduanya menuntut agar aktivitas ekonomi selalu dapat dipertanggungjawabkan pada nilai transenden, bukan hanya pada mekanisme pasar atau negara.

## B. Prinsip Keadilan Distributif: Adl wa Ihsan dan Keadilan Sosial Pancasila

Sila kelima — Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia — secara konstitusional diterjemahkan lewat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan, dengan menempatkan keutamaan kepentingan rakyat, khususnya hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Keadilan sosial di sini bersifat distributif: bukan sekadar kesetaraan formal di depan hukum, tetapi pemerataan akses dan hasil ekonomi.

Islam menjabarkan keadilan distributif melalui pasangan konsep **‘adl** (keadilan) dan **ihsan** (kebaikan/keutamaan melebihi kewajiban formal). ‘Adl menuntut agar tidak ada pihak yang dizalimi demi keuntungan pribadi, diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak kebijakan ekonomi, sementara ihsan mengajarkan bahwa setiap muslim mesti senantiasa bermanfaat bagi orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia. Jika ‘adl adalah batas minimum (tidak menzalimi), ihsan adalah dorongan etis untuk melampaui batas itu — misalnya melalui zakat, wakaf, dan sedekah yang secara struktural mendistribusikan ulang kekayaan.

**Titik integrasi:** keadilan sosial Pancasila bersifat prosedural-struktural (lewat kebijakan negara dan demokrasi ekonomi), sedangkan adl wa ihsan bersifat etis-personal sekaligus struktural (lewat kewajiban zakat dan anjuran ihsan). Keduanya bertemu pada tujuan yang sama: mencegah akumulasi kekayaan tanpa redistribusi.

## C. Prinsip Kekeluargaan dan Ta'awun: Koperasi dalam Perspektif Islam

Mubyarto mendefinisikan ekonomi Pancasila sebagai sistem yang dijiwai usaha berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional, sebuah rumusan yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dengan penekanan pada prinsip kebersamaan. Dalam kerangka ini, koperasi diposisikan sebagai institusi paling konkret dari usaha bersama — Mubyarto menyebutnya sebagai "saka guru" perekonomian nasional, satu dari lima prinsip dasar yang ia rumuskan bagi sistem ekonomi nasional. Bung Hatta dan penerus pemikirannya seperti Sri-Edi Swasono menempatkan koperasi sebagai wujud institusional dari ekonomi kerakyatan, di mana pengelolaan dan distribusi hasil usaha dikendalikan bersama oleh seluruh anggota sehingga menghindari kesenjangan ekonomi antarindividu.

Padanan konseptual dalam Islam adalah **ta'awun** (tolong-menolong) sebagai landasan muamalah kolektif. Nilai kifayah dalam ekonomi Islam mewajibkan setiap muslim peduli terhadap sesamanya, dengan tujuan membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat. Secara kelembagaan, semangat ta'awun ini terwujud dalam skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah — model kemitraan usaha yang menolak logika bunga tetap dan menuntut pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional. Koperasi syariah pada dasarnya adalah pertemuan kelembagaan langsung antara asas kekeluargaan Pancasila dan ta'awun Islam: modal dan hasil usaha dikelola secara kolektif, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, dan keuntungan (SHU) dibagi berdasarkan kontribusi, bukan modal semata.

**Titik integrasi:** koperasi menjadi ruang pertemuan paling nyata — ia mewadahi kekeluargaan Pancasila secara kelembagaan sekaligus mengejawantahkan ta'awun dan larangan riba dalam Islam melalui skema bagi hasil.

## D. Prinsip Keseimbangan (Tawazun) dan Demokrasi Ekonomi

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 secara eksplisit mensyaratkan agar perekonomian nasional dijalankan "dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Ini adalah prinsip demokrasi ekonomi: keseimbangan antara perencanaan terpusat di tingkat nasional dan pelaksanaan yang terdesentralisasi di daerah, guna menjamin keadilan sosial, sekaligus keseimbangan antara peran negara, pasar, dan koperasi sebagai tiga pilar penggerak ekonomi.

Islam merumuskan prinsip yang setara lewat **tawazun** (keseimbangan). Tawazun dalam ekonomi Islam menuntut keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi, sekaligus keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, antara dunia dan akhirat, serta antara hak dan kewajiban, di samping kebebasan yang bertanggung jawab dan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Konsep ini juga dikenal sebagai wasathiyah atau i'tidal — jalan tengah yang mengakui hak-hak individu tanpa membiarkannya merusak keseimbangan kolektif.

**Titik integrasi:** demokrasi ekonomi Pancasila menyeimbangkan negara-pasar-masyarakat secara struktural-politis, sedangkan tawazun menyeimbangkannya secara etis-teologis (individu tidak boleh mengejar akumulasi tanpa batas karena bertentangan dengan mizan/keseimbangan kosmik yang ditetapkan Allah).

## E. Prinsip Larangan Eksploitasi: Anti-Monopoli dalam Pancasila dan Riba dalam Islam

Sila kedua dan kelima Pancasila secara tegas menolak segala bentuk pemerasan atau eksploitasi dalam ekonomi. Kritik terhadap konglomerasi menjadi salah satu concern utama Mubyarto: ia menilai bahaya konglomerasi sebagai sumber kekisruhan sosial-ekonomi yang serius, dan mengkritik ketika isu ketimpangan akibat konglomerasi tidak dimasukkan secara eksplisit dalam kebijakan nasional. Semangat anti-monopoli ini kemudian diformalkan lewat UU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menegaskan bahwa penguasaan pasar oleh segelintir pihak bertentangan dengan cita keadilan sosial.

Islam memiliki instrumen normatif yang lebih tua dan lebih kuat untuk hal yang sama: larangan **riba**. Riba (bunga/pertambahan nilai tanpa risiko dan kerja produktif) diharamkan karena dianggap memindahkan kekayaan secara tidak adil dari pihak yang lemah kepada pihak yang kuat. Seorang muslim dilarang memakan uang haram lewat riba, memonopoli milik rakyat, korupsi, maupun suap-menyuap, dan sebagai gantinya diarahkan untuk berinvestasi lewat skema syariah seperti mudharabah dan musyarakah yang berbasis bagi hasil dan bagi risiko. Selain riba, ekonomi Islam juga melarang gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (spekulasi/perjudian) — dua bentuk lain dari eksploitasi ekonomi yang merugikan pihak yang informasinya lebih lemah.

**Titik integrasi:** anti-monopoli Pancasila bekerja pada level struktur pasar (mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi), sedangkan larangan riba-gharar-maysir Islam bekerja pada level akad/transaksi (mencegah ketidakadilan dalam setiap kontrak individual). Keduanya saling melengkapi: struktur pasar yang adil tanpa transaksi yang adil tetap akan melahirkan eksploitasi, dan sebaliknya.

## F. Prinsip Keberlanjutan Ekologis: Khalifah Bumi dan Amanat Konstitusi

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 hasil amendemen mencantumkan secara eksplisit frasa "berkelanjutan berwawasan lingkungan" sebagai salah satu prinsip demokrasi ekonomi. Ini diperkuat oleh Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat — sebuah frasa yang menurut kajian terbaru tidak dapat dimaknai sempit sebagai pertumbuhan ekonomi semata, karena kemakmuran sejati mensyaratkan keberlanjutan ekologis dan keadilan antargenerasi, sehingga eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan dan memperlebar ketimpangan bertentangan dengan amanat konstitusi itu sendiri.

Islam menyediakan fondasi teologis yang sudah lama mapan untuk prinsip ini lewat konsep **khalifah fil ardh**. Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30) yang memikul mandat kepengurusan (stewardship) — bukan sebagai pemilik mutlak, melainkan pemegang amanah yang wajib memperlakukan alam dengan prinsip amanah dan ‘adl, karena bumi pada hakikatnya milik Allah yang dipinjamkan kepada manusia sebagai ruang ujian. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan dipandang sebagai bentuk fasad (kerusakan) yang mengancam keberlanjutan alam dan mengingkari amanah kekhalifahan itu. Konsep mizan (keseimbangan kosmik) dalam Islam menjadi dasar bagi tiga dimensi tanggung jawab ekologis: kesadaran, regulasi, dan implementasi.

**Titik integrasi:** "berwawasan lingkungan" dalam Pasal 33 UUD 1945 dan "khalifah fil ardh" dalam Islam sama-sama menolak paradigma pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan alam dan generasi mendatang. Bedanya, Pancasila mendasarkannya pada rumusan konstitusional-legal, sementara Islam mendasarkannya pada teologi penciptaan dan pertanggungjawaban akhirat — dua sumber otoritas yang berbeda tetapi mengarah pada norma perilaku ekonomi yang sama.

---

### Sintesis Bab 5

Keenam prinsip di atas menunjukkan pola yang konsisten: Pancasila merumuskan norma ekonomi lewat bahasa konstitusional-kenegaraan (ketuhanan, keadilan sosial, kekeluargaan, demokrasi ekonomi, anti-monopoli, wawasan lingkungan), sedangkan Islam merumuskan norma yang secara substantif setara lewat bahasa teologis-fikih (tauhid, adl-ihsan, ta'awun, tawazun, larangan riba, khalifah fil ardh). Keduanya bukan sistem yang bersaing, melainkan dua jalur legitimasi — hukum positif dan hukum agama — yang mengarah pada satu visi ekonomi: adil, berimbang, kolektif, anti-eksploitasi, dan berkelanjutan.

---

**Daftar Pustaka (rujukan yang digunakan dalam bab ini):**

- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES, 1987.

- Kuncoro, M. "Sistem Ekonomi Pancasila: Antara Mitos dan Realitas." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2001.

- Baswir, R. *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 2009.

- Chapra, M. Umer, dikutip dalam Abu Bakar, M.M., tentang lima nilai dasar ekonomi Islam (tauhid, khilafah, 'adalah, tazkiyah, al-falah).

- Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. 2014.

- UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) dan (4) hasil amendemen.

- Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah FEB UGM, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam."

- Berbagai jurnal ilmiah tentang khalifah fil ardh dan ekoteologi Islam (Graduasi: Jurnal Mahasiswa; AL-MUTSLA).