BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN**,

 *BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN**, disusun per sub-bab dengan sumber rujukan yang bisa digunakan.

## A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

Sebelum Islam masuk secara masif ke Nusantara (abad ke-13 ke atas), masyarakat kepulauan ini sudah memiliki tatanan ekonomi berbasis adat: sistem barter, pasar tradisional, subak (irigasi kolektif di Bali), lumbung desa, dan hukum adat niaga di pelabuhan-pelabuhan seperti Malaka, Aceh, dan Gresik. Islam datang bukan menggantikan tradisi ini, melainkan berakulturasi dengannya melalui jalur dagang (jaringan saudagar Gujarat, Arab, dan Persia), dakwah para wali, dan pernikahan lintas budaya.

Poin penting untuk dielaborasi di sub-bab ini:

- **Jalur perdagangan sebagai jalur dakwah**: pelabuhan-pelabuhan Nusantara menjadi titik pertemuan hukum niaga Islam (fiqh muamalah) dengan hukum adat setempat (hukum adat dagang, hak ulayat).

- **Akulturasi kelembagaan**: lahirnya lembaga seperti pasar syariah lokal, zakat yang berdampingan dengan sistem upeti/pajak adat, dan wakaf tanah yang beririsan dengan hak ulayat.

- **Prinsip keadilan dan anti-riba** dari fiqh muamalah berpadu dengan nilai keseimbangan (harmoni kosmos) dalam adat Nusantara, melahirkan etika ekonomi yang menekankan keseimbangan sosial, bukan sekadar akumulasi laba individu.

## B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

Ini adalah sub-bab konseptual yang menghubungkan dua nilai:

**Gotong royong** adalah nilai asli Nusantara: kerja bersama tanpa paksaan untuk kepentingan kolektif (membangun rumah, panen, ronda, hajatan). Nilai ini kemudian menjadi salah satu dari lima sila Pancasila (sila kelima) dan filosofi dasar koperasi Indonesia — sebagaimana didefinisikan dalam UU tentang perkoperasian, koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang yang merupakan tatanan susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

**Ta'awun** (تعاون) dalam Islam merujuk pada perintah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa (QS. Al-Ma'idah: 2), yang menjadi basis konsep-konsep fiqh muamalah seperti syirkah (kerja sama usaha), qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga), zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Argumen sintesis yang bisa dibangun: gotong royong dan ta'awun adalah dua bahasa berbeda untuk satu nilai yang sama — solidaritas ekonomi kolektif. Pertemuan keduanya melahirkan format kelembagaan khas Indonesia: koperasi syariah, BMT (Baitul Maal wat Tamwil), dan filantropi Islam modern seperti Lazismu dan NU Care-LAZISNU.

## C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

Periode ini ditandai oleh lahirnya organisasi pergerakan yang menyatukan kesadaran ekonomi dan kesadaran kebangsaan:

- **1905/1908**: Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal sebagai Sarekat Dagang Islam, didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905, disusul Boedi Oetomo (1908) yang lazim dianggap sebagai simbol awal Kebangkitan Nasional.

- Latar belakang ekonomi SDI: organisasi ini bertujuan melindungi hak-hak pedagang pribumi dari monopoli perdagangan yang dipegang oleh para pengusaha Tionghoa, sebuah respons terhadap kesenjangan struktural akibat politik ekonomi kolonial yang memberi keistimewaan pada golongan tertentu.

- Sarekat Islam kemudian memperluas gerakannya: pada 1913 organisasi ini menegaskan bahwa organisasi ini bukan partai politik, melainkan sebuah gerakan sosial dan ekonomi berbasis keagamaan, dan menjelang 1919 mengklaim memiliki 2 juta anggota — menjadikannya organisasi massa pribumi terbesar pada masanya.

- Warisan penting: gerakan ini membuktikan bahwa perjuangan ekonomi umat Islam pribumi (menghadapi dominasi modal asing/Tionghoa-kolonial) tidak terpisah dari perjuangan kebangsaan — ekonomi, agama, dan nasionalisme berjalan seiring.

## D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

Sub-bab ini bersifat lebih reflektif-filosofis. Argumen yang lazim dibangun:

- **Tauhid** (keesaan Allah) dalam ekonomi Islam melahirkan prinsip bahwa manusia adalah khalifah (pengelola) atas sumber daya, bukan pemilik mutlak — sehingga kekayaan punya fungsi sosial (ada hak orang lain di dalamnya, lih. QS. Adz-Dzariyat: 19).

- Kebangkitan Nasional 1908–1945 dapat dibaca sebagai proyeksi sosial dari nilai tauhid: kesadaran bahwa penjajahan (yang memonopoli sumber daya untuk segelintir pihak) bertentangan dengan prinsip keadilan ilahiah dan persaudaraan (ukhuwah).

- Semangat "kebersamaan" dalam pergerakan nasional — persatuan lintas suku dan daerah menuju satu bangsa — sejalan dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang melampaui sekat kesukuan (ashabiyah), sebagaimana ditegaskan Sumpah Pemuda 1928.

## E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

**Sarekat Dagang Islam (1905)** — sudah dibahas di poin C: pelopor perlawanan ekonomi berbasis solidaritas pedagang Muslim pribumi, cikal-bakal kesadaran "ekonomi kerakyatan" sebagai perlawanan terhadap dominasi ekonomi asing.

**Muhammadiyah (didirikan 1912 oleh KH Ahmad Dahlan)** — mengembangkan filantropi dan pemberdayaan ekonomi melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM):

- Bergerak melalui prinsip "ruh al-Ma'un" (semangat menolong yang lemah, berbasis QS. Al-Ma'un), yang menjadi dasar filosofis berbagai bakti sosial di bawah bendera Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO).

- Membangun sekolah, rumah sakit, panti asuhan, hingga bisnis keuangan seperti koperasi, Baitut Tamwil, dan bank perkreditan.

- Secara modern, Muhammadiyah mengembangkan ekonomi syariah dengan mendirikan koperasi, lembaga keuangan mikro, dan pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS) serta wakaf secara modern, melalui lembaga seperti Lazismu.

**Nahdlatul Ulama (didirikan 1926 oleh KH Hasyim Asy'ari)** — berbasis pesantren dan komunitas akar rumput:

- Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui jaringan pesantren, koperasi pesantren, dan lembaga filantropi seperti NU Care-LAZISNU.

- Menekankan fiqh sosial yang mengakomodasi tradisi lokal (tarekat kultural), sehingga pemberdayaan ekonominya sering berbasis komunitas desa dan UMKM berbasis pesantren.

**Benang merah ketiganya**: masing-masing, dengan pendekatan berbeda (pergerakan dagang-politik untuk SDI, filantropi terlembaga/modernis untuk Muhammadiyah, dan basis kultural-pesantren untuk NU), sama-sama meletakkan fondasi bagi apa yang kelak disebut "ekonomi kerakyatan" — sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, berbasis kebersamaan (koperasi), dan digerakkan oleh nilai keagamaan yang menekankan keadilan distributif.

---

### Daftar Sumber yang Dapat Dirujuk

- Kompas.com, "4 Tokoh Sarekat Islam dan Kiprahnya" & "Sarekat Islam: Tujuan, Pendiri, hingga Perpecahan"

- Liputan6.com, "Tujuan Didirikannya Sarekat Islam"

- wawasansejarah.com, "Sarekat Islam – Sejarah Pergerakan Nasional"

- Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB, "Sarekat Dagang Islam: Kemandirian Ekonomi Islam di Bawah Tekanan"

- Hajriyanto Y. Thohari, "Muhammadiyah sebagai Gerakan Filantropi: Perspektif Historis dan Sosiologis"

- mahasiswaindonesia.id, "Muhammadiyah sebagai Gerakan Ekonomi"

- Skripsi/tesis IAIN Ponorogo, "Peran Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah"

- Sumawinata, Sarbini. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

- UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

- Untuk NU: disarankan merujuk buku *NU dan Civil Society* karya M. Imdadun Rahmat, atau situs resmi nu.or.id / LAZISNU untuk data filantropi terkini.