BAB 7 EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"

 

#BAB 7

EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"

A. Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme, Bukan Sekadar "Jalan Tengah"

Sejak konsep Ekonomi Pancasila mulai ramai diperbincangkan dalam polemik akademik dekade 1980-an, gagasan ini kerap disederhanakan oleh publik sebagai sekadar "jalan tengah" (via media) antara kapitalisme dan sosialisme. Pemahaman semacam ini menempatkan Ekonomi Pancasila hanya sebagai titik kompromi di sepanjang satu garis spektrum yang ujung-ujungnya tetap ditentukan oleh dua paradigma Barat tersebut. Bab ini berargumen bahwa pembacaan itu keliru dan mereduksi: sintesis Pancasila-Islam bukan posisi tengah di antara dua kutub materialistik, melainkan sebuah sistem yang berangkat dari fondasi ontologis dan aksiologis yang berbeda sama sekali.

Kapitalisme meletakkan kepemilikan pribadi, mekanisme pasar bebas, dan motif laba sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi, dengan peran negara yang diminimalkan sebatas penjaga aturan main. Sosialisme, sebaliknya, meniadakan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan menempatkan perencanaan terpusat oleh negara sebagai instrumen utama pengalokasian sumber daya. Ekonomi Pancasila, sebagaimana digagas Mubyarto, lahir justru sebagai kritik teoretis terhadap ekonomi neoklasik arus utama yang menjadikan efisiensi produksi dan konsumsi barang material sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Bagi Mubyarto, tujuan berekonomi versi Pancasila adalah mencapai efisiensi sekaligus keadilan secara simultan, bukan mengorbankan satu demi yang lain.

Ketika prinsip ini dipertemukan dengan nilai-nilai universal Islam, perbedaannya dengan sekadar "jalan tengah" menjadi lebih tegas. Islam tidak menawarkan kompromi antara hak milik individu ala kapitalisme dan peniadaan hak milik ala sosialisme, melainkan mengajukan prinsip yang berbeda: bahwa kepemilikan mutlak hanya ada pada Allah, sementara manusia—baik sebagai individu, kelompok, maupun negara—hanya berkedudukan sebagai pemegang amanah. Prinsip amanah inilah yang menjadi titik tolak baru, bukan penempatan di tengah dua kutub lama.

Dengan demikian, Ekonomi Pancasila-Islam lebih tepat dipahami sebagai sistem sendiri (a system of its own) yang memiliki basis normatif, sumber legitimasi, dan tujuan akhir yang berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme, bukan hasil pencampuran proporsional dari keduanya.

B. Orisinalitas Sistem: Akar Lokal, Nilai Universal Islam, dan Konteks Global

1. Akar Lokal

Prof. Mubyarto menegaskan bahwa Pancasila merupakan "hasil galian" dari gagasan dan pandangan hidup asli masyarakat Indonesia, sehingga layak dijadikan landasan sistem ekonomi nasional. Ia mengkritik metode deduktif yang selama ini digunakan dalam mempelajari ekonomi Indonesia—yakni menerapkan teori ekonomi Barat begitu saja tanpa memperhatikan perbedaan sistem, nilai, dan budaya—dan menawarkan metode induktif-empiris yang bertolak dari realitas kehidupan ekonomi rakyat, termasuk pertanian, perikanan, industri kerajinan, dan sektor jasa. Gagasan ekonomi Pancasila dibangun di atas sila-sila Pancasila, Pembukaan UUD 1945, serta pasal-pasal ekonomi UUD 1945 (asli), yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.

2. Nilai Universal Islam

Sementara akar lokal memberi sistem ini konteks kebangsaan, nilai-nilai Islam memberinya jangkauan universal. Tiga nilai pokok yang relevan adalah tauhid (ke-Esaan Allah sebagai sumber segala kepemilikan dan otoritas ekonomi), keadilan atau al-'adl (yang mewajibkan distribusi hasil ekonomi secara merata dan mencegah pemusatan kekayaan pada segelintir orang), dan amanah (bahwa harta dan sumber daya adalah titipan yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan). Nilai-nilai ini tidak eksklusif bagi umat Islam semata, tetapi bersifat universal dalam arti sejalan dengan cita keadilan sosial yang juga menjadi tujuan Pancasila, khususnya sila kelima.

3. Konteks Global

Orisinalitas sistem ini juga perlu dibaca dalam konteks tekanan globalisasi. Arus pasar bebas—yang merupakan konsepsi derivatif dari liberalisme dan kapitalisme Barat—telah menerobos kehidupan ekonomi hampir semua negara, termasuk negara-negara yang semula menolaknya. Indonesia bukan pengecualian yang steril dari pengaruh ini. Dalam situasi tersebut, sintesis Pancasila-Islam berfungsi sebagai basis ketahanan normatif: bukan menutup diri dari pasar global, tetapi menegosiasikan keterlibatan di dalamnya dengan tetap berpijak pada nilai kekeluargaan, gotong royong, dan amanah ilahi, alih-alih menyerahkan sepenuhnya tata kelola ekonomi nasional pada logika pasar bebas.

C. Tipe-Tipe Kepemilikan dalam Sintesis Pancasila-Islam: Individu, Kolektif, dan Negara dalam Bingkai Amanah Ilahi

Fiqh muamalah mengenal tiga jenis kepemilikan (al-milkiyah) yang menjadi rujukan utama ekonomi Islam, dan ketiganya menemukan padanan konseptual dalam struktur ekonomi Pancasila.

1. Kepemilikan Individu (Milkiyah Fardiyah)

Islam mengakui hak individu untuk memiliki dan menggunakan harta yang diperoleh melalui usaha yang sah. Kepemilikan ini bukan hak mutlak tanpa batas: ia dibatasi oleh kewajiban zakat, larangan riba, larangan menzalimi hak orang lain, dan kewajiban memperoleh serta menggunakan harta sesuai tuntunan syariat. Dalam bingkai Pancasila, hak ini sejalan dengan pengakuan atas usaha perseorangan dan inisiatif ekonomi rakyat, selama tetap tunduk pada asas kekeluargaan yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945.

2. Kepemilikan Kolektif/Umum (Milkiyah 'Ammah)

Kategori ini mencakup sumber daya yang secara alami menjadi kepunyaan bersama dan tidak boleh dikuasai secara perseorangan—misalnya air, padang rumput, jalan umum, dan sumber daya alam strategis. Individu diperkenankan memanfaatkannya tetapi dilarang memilikinya secara privat; pengelolaannya dipercayakan kepada negara agar tidak menimbulkan ketimpangan antara pihak yang kuat dan yang lemah. Padanan kelembagaannya dalam ekonomi Pancasila adalah koperasi dan usaha-usaha bersama berasaskan kekeluargaan, yang oleh Mubyarto ditempatkan sebagai salah satu pilar demokrasi ekonomi kerakyatan.

3. Kepemilikan Negara (Milkiyah Daulah)

Kepemilikan negara mencakup harta yang hak pengelolaannya berada di tangan pemimpin sebagai kepala negara untuk kepentingan publik—misalnya hasil pajak dan penerimaan negara lain yang secara historis dalam fikih klasik disebut sebagai fai, ghanimah, atau jizyah, dan yang dalam konteks kontemporer dianalogikan dengan penerimaan negara modern. Harta ini digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembiayaan aparatur negara dan anggaran pembangunan. Dalam struktur ekonomi Pancasila, prinsip ini bergema dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 tentang cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam yang dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bingkai Amanah Ilahi

Yang menyatukan ketiga tipe kepemilikan ini bukan sekadar pembagian fungsional, melainkan prinsip bahwa segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik Allah, dan manusia—baik sebagai individu, kelompok/koperasi, maupun negara—hanya berkedudukan sebagai pemegang amanah yang kelak dimintai pertanggungjawaban atas cara memperoleh dan menggunakannya. Prinsip inilah yang membedakan skema kepemilikan tiga jenis ini dari pembagian kepemilikan privat-publik ala hukum sekuler: bukan sekadar soal efisiensi alokasi, melainkan soal pertanggungjawaban moral-transendental. Menjaga harta (hifz al-mal) bahkan ditempatkan sebagai salah satu dari lima unsur pokok kemaslahatan dalam maqashid syariah, sejajar dengan menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan.

D. Perbandingan Paradigma: Kapitalisme, Sosialisme, Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, dan Sistem Integratif

Tabel berikut membandingkan lima paradigma ekonomi pada beberapa dimensi pokok untuk menunjukkan bahwa sistem integratif Pancasila-Islam bukan rata-rata dari empat paradigma sebelumnya, melainkan konfigurasi yang khas.

Dimensi

Kapitalisme

Sosialisme

Ekonomi Islam

Ekonomi Pancasila

Sistem Integratif Pancasila-Islam

Basis kepemilikan

Individu, hampir tanpa batas

Kolektif/negara, individu ditiadakan

Tiga jenis: individu, umum, negara

Individu, koperasi, dan negara berasaskan kekeluargaan

Tiga jenis kepemilikan dalam bingkai amanah ilahi dan kekeluargaan Pancasila

Tujuan utama

Efisiensi & akumulasi laba

Pemerataan lewat kontrol negara

Falah (kesejahteraan dunia-akhirat) & keadilan

Efisiensi sekaligus keadilan sosial

Efisiensi, keadilan sosial, dan pertanggungjawaban akhirat sekaligus

Peran negara

Minimal, penjaga aturan main

Maksimal, perencana pusat

Pengawas keadilan & pengelola milik umum/negara

Pembina & pengarah demokrasi ekonomi

Pemegang amanah pengelolaan milik umum & penjamin keadilan distributif

Peran pasar

Mekanisme utama alokasi

Digantikan perencanaan terpusat

Diakui, dengan larangan riba, gharar, dan maysir

Diakui, diarahkan oleh asas kekeluargaan

Diakui dengan koridor moral syariah dan asas kekeluargaan

Instrumen distribusi

Pajak progresif (opsional)

Nasionalisasi & kontrol upah

Zakat, infak, sedekah, wakaf, larangan riba

Koperasi, usaha bersama, subsidi

Zakat-wakaf dipadukan dengan koperasi dan program kerakyatan

Basis moral

Individualisme rasional

Materialisme kolektif

Tauhid, keadilan ('adl), amanah

Kekeluargaan, gotong royong

Tauhid dan amanah ilahi menjiwai kekeluargaan dan gotong royong

Sumber tabel: disintesis dari uraian Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila (Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, LP3ES) dan literatur kepemilikan/maqashid syariah dalam ekonomi Islam sebagaimana dirujuk pada bagian C di atas.

E. Ciri-Ciri Khas Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Matriks Sintesis

Berdasarkan uraian pada bagian A–D, ciri khas sistem Ekonomi Pancasila-Islam dapat dipetakan ke dalam matriks berikut, yang menautkan setiap ciri dengan akar Pancasila-nya, akar Islam-nya, serta hasil sintesisnya sebagai satu kesatuan yang genuinely baru.

Ciri Khas

Akar dari Ekonomi Pancasila

Akar dari Ekonomi Islam

Wujud Sintesis

Landasan ontologis

Pancasila sebagai "hasil galian" pandangan hidup bangsa (bukan impor teori Barat)

Tauhid: kepemilikan mutlak hanya pada Allah

Ekonomi berpijak pada nilai bangsa yang sekaligus bersumber pada otoritas transenden, bukan konstruksi sekuler semata

Tujuan berekonomi

Efisiensi sekaligus keadilan sosial (sila kelima)

Falah: kesejahteraan dunia dan akhirat

Keberhasilan ekonomi diukur bukan hanya dari pertumbuhan, tetapi dari keadilan distributif dan pertanggungjawaban moral

Struktur kepemilikan

Usaha bersama, koperasi, kekeluargaan (Pasal 33 UUD 1945)

Tiga jenis milkiyah: individu, umum, negara

Tiga jenis kepemilikan dikelola melalui kelembagaan koperasi/BUMN/usaha rakyat yang berasaskan kekeluargaan dan amanah

Peran negara

Pembina demokrasi ekonomi, bukan pemilik tunggal alat produksi

Wali/pengelola harta umum dan negara demi kemaslahatan

Negara berperan sebagai pemegang amanah kolektif, mengarahkan cabang produksi vital untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Mekanisme redistribusi

Koperasi, subsidi, program kerakyatan

Zakat, infak, sedekah, wakaf; larangan riba dan penimbunan

Instrumen filantropi Islam dipadukan dengan kelembagaan ekonomi kerakyatan nasional

Etika pelaku ekonomi

Kekeluargaan dan gotong royong

Keadilan ('adl), larangan gharar dan maysir, kejujuran akad

Pelaku ekonomi terikat etika transaksi syariah sekaligus semangat gotong royong sebagai identitas kebangsaan

Sikap terhadap pasar & globalisasi

Kritik terhadap dominasi corak ekonomi kapitalistik yang timpang

Pasar diakui selama bersih dari riba, gharar, dan maysir

Keterlibatan aktif dalam ekonomi global tanpa melepas kedaulatan nilai kekeluargaan dan syariah

Ukuran keberhasilan

Kemerataan kesejahteraan, bukan sekadar pertumbuhan

Keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan umum (hifz al-mal)

Keberhasilan sistem dinilai dari efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan tanggung jawab moral sekaligus

Sumber tabel: sintesis penulis, dirujuk dari gagasan Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila serta kajian kepemilikan dan maqashid syariah dalam ekonomi Islam sebagaimana disebut dalam daftar pustaka.

Matriks di atas menegaskan argumen utama bab ini: Ekonomi Pancasila-Islam bukan penjumlahan mekanis antara "sedikit kapitalisme" dan "sedikit sosialisme", melainkan sistem yang lahir dari perjumpaan dua sumber orisinal—kearifan lokal bangsa Indonesia yang dikristalkan dalam Pancasila, dan nilai-nilai universal Islam tentang tauhid, keadilan, dan amanah. Keduanya bertaut secara organik, bukan sekadar berdampingan, sehingga menghasilkan tata kelola ekonomi dengan basis ontologis, tujuan, struktur kepemilikan, dan etika yang khas—yang secara sah dapat disebut sebagai "sistem sendiri".

Daftar Pustaka

Hatta, Muhammad. Politik Kebangsaan dan Ekonomi. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015.

Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2014.

Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Madjid, Abdul, dan Sri-Edi Swasono. Wawasan Ekonomi Pancasila. Jakarta: UI Press, 1998.

Mubyarto. Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan. Jakarta: LP3ES, 1987.

Mubyarto. Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta: BPFE, 2002 (Konsep populer Sistem Ekonomi Pancasila).

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.

Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: IIIT, 2007.

Diana, Ratri, dan Dian Permana. "Hak Kepemilikan dalam Islam." Jurnal Manajemen dan Ekonomi 3, no. 2 (2022).

Irwansyah. "Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam." Jurnal Dusturiah 8, no. 2 (2018).

Nasution, Khairul Bahri. "Konsep Hak Milik dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis terhadap Pengaturan Kepemilikan dalam Islam)." Islamic Circle 1, no. 2 (2021): 80–91.

Al Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business 5, no. 1 (2025). "Konsep Kepemilikan dalam Islam sebagai..."

Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep), Universitas Gadjah Mada. "Prof. Mubyarto dan Gagasan 'Ekonomi Pancasila'." Museum UGM, diakses 2026, https://museum.ugm.ac.id/2021/11/01/3293/.

Buletin Macapat, Universitas Brawijaya. "Mengenang Mubyarto: Sang Pembela Ekonomi Pancasila." Diakses 2026, https://macapat.ub.ac.id/mengenang-mubyarto-sang-pembela-ekonomi-pancasila/.

GEOTIMES. "Kilas Balik Konsep Ekonomi Pancasila Prof. Mubyarto." Diakses 2026, https://geotimes.id/opini/kilas-balik-konsep-ekonomi-pancasila-prof-mubyarto/.

Kompas.com Skola. "Bagaimana Ciri Sistem Ekonomi Pancasila Menurut Mubyarto?" Diakses 2026, https://www.kompas.com/skola/read/2025/05/23/210000969/.

KSEI Progres Tazkia. "Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Ekonomi Syariah." Diakses 2026, https://kseiprogres.com/harta-dan-kepemilikan-dalam-perspektif-ekonomi-syariah/.

Gustani.ID. "Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam." Diakses 2026, https://www.gustani.id/2011/07/konsep-kepemilikan-dalam-islam.html.

Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau. "Konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila." Diakses 2026, https://repository.uin-suska.ac.id/1864/1/2010_201145.pdf