BAB 9 # SISTEM PERDAGANGAN BERKEADILAN

# BAB 9

# SISTEM PERDAGANGAN BERKEADILAN

---

## A. Perdagangan dalam Perspektif Pancasila dan Islam: Etika sebagai Pondasi

Perdagangan (*tijārah*) dalam pandangan Islam bukan sekadar aktivitas pertukaran barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan material, melainkan bagian dari ibadah muamalah yang terikat pada nilai-nilai etika transendental. Al-Qur'an secara eksplisit menempatkan perdagangan sebagai jalan halal untuk memperoleh rezeki, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' [4]: 29, yang melarang memakan harta sesama dengan cara batil kecuali melalui perniagaan yang didasarkan atas keridaan (*'an tarāḍin minkum*). Ayat ini menjadi fondasi normatif bahwa keabsahan perdagangan dalam Islam tidak hanya diukur dari legalitas formal, tetapi juga dari kerelaan substantif kedua belah pihak yang bertransaksi.

Nabi Muhammad ï·º sendiri adalah seorang pedagang sebelum diangkat menjadi rasul, dan hadis-hadis beliau banyak mengatur etika dagang secara rinci—mulai dari kejujuran dalam takaran dan timbangan, larangan menyembunyikan cacat barang (*tadlÄ«s*), hingga anjuran bersikap toleran dalam jual beli. Riwayat yang menyebutkan bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar (*á1£iddÄ«qÄ«n*), dan para syuhada di akhirat (HR. Tirmidzi) menunjukkan bahwa etika dagang dalam Islam memiliki dimensi eskatologis, bukan sekadar dimensi hukum positif. Konsep ini oleh para ekonom Muslim kontemporer, seperti M. Umer Chapra, dirumuskan sebagai *tazkiyah* (penyucian) dalam aktivitas ekonomi—bahwa setiap transaksi harus membawa manusia lebih dekat pada falah (kesejahteraan hakiki dunia-akhirat), bukan sekadar maksimalisasi utilitas material.

Dari sisi Pancasila, dasar etis perdagangan bersumber dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengharuskan aktivitas ekonomi tunduk pada nilai moral-religius, serta sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang menuntut relasi dagang yang tidak eksploitatif. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa perdagangan harus memperkuat kohesi nasional, bukan menciptakan ketimpangan antarwilayah atau antargolongan. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengarahkan tata kelola pasar pada mekanisme musyawarah dan regulasi yang partisipatif, bukan dominasi sepihak oleh kekuatan modal. Sementara sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir (*maqashid*) dari seluruh sistem perdagangan nasional.

Titik temu Pancasila dan Islam dalam perdagangan terletak pada penolakan bersama terhadap pandangan bahwa pasar adalah ranah otonom yang bebas nilai (*value-free*). Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776) memang mengakui pentingnya simpati moral (sebagaimana ia uraikan dalam *The Theory of Moral Sentiments*), namun dalam praktik kapitalisme modern, etika sering tereduksi menjadi sekadar kepatuhan hukum minimal. Islam dan Pancasila justru menempatkan etika sebagai pondasi struktural yang membentuk arsitektur pasar itu sendiri—bukan tempelan normatif di atasnya. Sebagaimana ditegaskan Muhammad Baqir al-Sadr dalam *Iqtisaduna* (1961), sistem ekonomi Islam berbeda dari kapitalisme dan sosialisme karena ia berangkat dari doktrin (*madhhab*) sebelum merumuskan ilmu (*'ilm*)—nilai mendahului mekanisme, bukan sebaliknya.

---

## B. Larangan Gharar, Maysir, dan Riba sebagai Landasan Perdagangan Sehat

Tiga pilar larangan fundamental dalam fikih muamalah—*gharar*, *maysir*, dan *riba*—membentuk kerangka regulatif yang menjamin kesehatan transaksi perdagangan dalam Islam, dan memiliki relevansi struktural dengan prinsip keadilan ekonomi Pancasila.

**Gharar** (ketidakpastian/ambiguitas yang berlebihan) dilarang karena berpotensi menimbulkan sengketa dan merugikan salah satu pihak akibat informasi yang tidak simetris atau objek transaksi yang tidak jelas. Larangan ini bersumber dari hadis riwayat Muslim yang melarang jual beli *gharar*. Dalam kajian fikih kontemporer, Mustafa Az-Zarqa mengklasifikasikan gharar menjadi gharar berat (*fahisy*) yang membatalkan akad dan gharar ringan (*yasir*) yang masih ditoleransi karena kebutuhan praktis (*hajah*). Prinsip ini secara konseptual sejalan dengan doktrin perlindungan konsumen modern yang mensyaratkan keterbukaan informasi (*disclosure*) sebagai syarat sahnya kontrak—sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 tentang hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

**Maysir** (perjudian/spekulasi murni) dilarang karena memindahkan kekayaan tanpa penciptaan nilai riil, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 90-91. Larangan ini relevan dengan kritik terhadap spekulasi finansial dan derivatif yang tidak berbasis aset riil (*underlying asset*) dalam pasar modern, sebuah fenomena yang oleh ekonom seperti Hyman Minsky diidentifikasi sebagai sumber instabilitas finansial melalui "hipotesis ketidakstabilan finansial" (*Financial Instability Hypothesis*, 1986). Dalam konteks perdagangan komoditas dan pasar berjangka di Indonesia, prinsip anti-maysir ini menjadi rujukan bagi pengembangan instrumen lindung nilai syariah (*hedging* berbasis *wa'd* dan *tahawwuth*) yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah.

**Riba** (tambahan yang dipersyaratkan atas pokok pinjaman atau pertukaran barang ribawi yang tidak setara) merupakan larangan paling tegas dalam Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275-279 yang bahkan menyebut pelakunya sebagai "berperang dengan Allah dan Rasul-Nya" jika tidak berhenti. Dalam konteks perdagangan, larangan riba berimplikasi pada penolakan terhadap praktik penetapan margin keuntungan yang dikaitkan secara otomatis dengan waktu tanpa risiko usaha riil (*time value of money* tanpa *risk-sharing*). M. Umer Chapra dalam *Towards a Just Monetary System* (1985) menjelaskan bahwa larangan riba mendorong sistem perdagangan dan keuangan berbasis pembagian risiko (*risk-sharing*) melalui akad seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*, alih-alih pemindahan risiko sepihak kepada pihak yang lebih lemah.

Ketiga larangan ini, jika ditarik ke ranah Pancasila, sejalan dengan semangat sila Keadilan Sosial yang menolak segala bentuk penindasan ekonomi (*economic exploitation*) baik melalui manipulasi informasi (gharar), spekulasi tanpa nilai tambah (maysir), maupun pembungaan uang yang membebani pihak lemah (riba). Bung Hatta, dalam berbagai tulisannya tentang koperasi dan ekonomi kerakyatan, secara konsisten mengkritik sistem lintah darat (*woeker*) sebagai bentuk penindasan ekonomi kolonial yang harus dihapuskan dalam ekonomi nasional merdeka—sebuah kritik yang secara substantif berkelindan dengan larangan riba dalam Islam.

---

## C. Daya Saing Nasional dan Kemandirian Ekonomi: Antara Izzah (Kemuliaan) dan Kedaulatan Ekonomi

Konsep *izzah* dalam tradisi Islam merujuk pada kemuliaan dan harga diri yang tidak dapat digadaikan, sebagaimana disinggung dalam QS. Al-Munafiqun [63]: 8 bahwa kemuliaan sesungguhnya adalah milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Dalam konteks ekonomi, *izzah* diterjemahkan sebagai penolakan terhadap ketergantungan (*dependency*) yang merendahkan martabat suatu bangsa dalam relasi ekonomi internasional. Konsep ini memiliki resonansi kuat dengan gagasan kedaulatan ekonomi (*economic sovereignty*) yang menjadi salah satu pilar Trisakti Bung Karno—"berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan"—yang secara eksplisit menolak subordinasi ekonomi nasional terhadap kepentingan asing.

Daya saing nasional dalam kerangka Ekonomi Pancasila-Islam tidak dimaknai sebagai daya saing yang dicapai melalui eksploitasi buruh murah atau deregulasi tanpa batas (sebagaimana model *race to the bottom* dalam globalisasi neoliberal), melainkan melalui penguatan kapasitas produksi domestik, inovasi, dan nilai tambah (*value added*) berbasis sumber daya nasional. Konsep ini sejalan dengan gagasan *maqashid al-shari'ah* dalam bidang ekonomi yang dirumuskan Ibnu Ashur dan dikembangkan lebih lanjut oleh Umer Chapra, khususnya pada aspek pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) yang di tingkat kolektif bermakna pemeliharaan aset dan kekayaan nasional dari pengurasan (*resource depletion* dan *capital flight*) oleh kekuatan ekonomi eksternal.

Kemandirian ekonomi (*iqtishad mustaqill*) dalam wacana ekonomi Islam kontemporer, sebagaimana dibahas oleh Muhammad Abdul Mannan dalam *Islamic Economics: Theory and Practice* (1986), menekankan pentingnya diversifikasi produksi dan pengurangan ketergantungan pada impor komoditas strategis—khususnya pangan dan energi—sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif (*fard kifayah*) umat/bangsa terhadap ketahanan hidupnya sendiri. Di Indonesia, semangat ini termanifestasi dalam kebijakan hilirisasi industri, substitusi impor selektif, serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai basis daya saing dari bawah (*bottom-up competitiveness*), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan diperkuat melalui Undang-Undang Cipta Kerja terkait kemudahan berusaha bagi pelaku usaha kecil.

Namun demikian, kemandirian ekonomi dalam perspektif ini tidak identik dengan autarki atau isolasionisme ekonomi. Baik Islam maupun Pancasila mengakui pentingnya keterbukaan yang terukur (*controlled openness*)—sebagaimana Islam sendiri secara historis dibangun di atas jalur perdagangan lintas benua (jalur sutra dan rempah) yang menjadikan umat Islam awal sebagai pelaku utama perdagangan global pra-modern. Yang ditolak bukan perdagangan internasional itu sendiri, melainkan relasi dagang yang bersifat asimetris dan merendahkan kedaulatan (*mudhilla*), sebagaimana termanifestasi dalam sejarah kolonialisme ekstraktif yang oleh Bung Hatta disebut sebagai sistem ekonomi yang "membiarkan rakyat menjadi kuli di negeri sendiri."

---

## D. Perdagangan Internasional: Neraca Keadilan antara Kepentingan Nasional dan Maslahah Ammah

Perdagangan internasional dalam kerangka Ekonomi Pancasila-Islam diposisikan pada titik keseimbangan antara dua kepentingan yang tampak bertegangan namun sesungguhnya saling melengkapi: kepentingan nasional (*mashlahah khashah*, kemaslahatan khusus/partikular) dan kemaslahatan umum umat manusia (*maslahah ammah*, kemaslahatan universal). Islam mengajarkan prinsip *ta'aruf* (saling mengenal) dan kerja sama antarbangsa sebagaimana QS. Al-Hujurat [49]: 13, yang menjadi dasar teologis bagi perdagangan lintas batas sebagai sarana membangun peradaban bersama, bukan semata instrumen akumulasi kapital sepihak.

Dalam fikih siyasah iqtishadiyah (politik ekonomi Islam), hubungan dagang dengan negara lain diatur melalui prinsip *mu'ahadah* (perjanjian) yang harus dipenuhi selama tidak bertentangan dengan syariat (QS. Al-Ma'idah [5]: 1 tentang kewajiban memenuhi akad/*'uqud*). Prinsip ini secara konseptual mendukung ketaatan pada perjanjian dagang internasional yang adil, namun sekaligus memberikan basis normatif untuk menolak ketentuan yang bersifat *dharar* (merugikan) bagi kepentingan nasional—sejalan dengan kaidah fikih *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain).

Pada tataran Pancasila, pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menegaskan komitmen Indonesia terhadap "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial"—sebuah rumusan yang menempatkan politik luar negeri, termasuk perdagangan internasional, dalam kerangka keadilan global, bukan sekadar kalkulasi untung-rugi bilateral. Prinsip ini relevan dengan kritik terhadap ketimpangan struktural dalam arsitektur perdagangan global, termasuk isu ketentuan World Trade Organization (WTO) yang oleh banyak ekonom pembangunan—seperti Joseph Stiglitz dalam *Globalization and Its Discontents* (2002)—dinilai lebih menguntungkan negara maju melalui subsidi pertanian yang timpang dan proteksi hak kekayaan intelektual yang menghambat transfer teknologi ke negara berkembang.

Dalam konteks ini, Ekonomi Pancasila-Islam menawarkan kerangka "neraca keadilan" (*mizan al-'adl*, meminjam istilah Al-Qur'an QS. Ar-Rahman [55]: 7-9 tentang keseimbangan/*mizan*) dalam merumuskan kebijakan perdagangan internasional: proteksi selektif terhadap sektor strategis dan rentan (pangan, energi, industri dasar) untuk melindungi kepentingan nasional dan kelompok mustadh'afin domestik, namun tetap terbuka pada kerja sama dan perdagangan yang saling menguntungkan (*mutual benefit*) dengan bangsa lain. Kerangka ini juga sejalan dengan konsep keadilan distributif antarbangsa (*international distributive justice*) yang dikembangkan Amartya Sen dalam pendekatan kapabilitas (*capability approach*), di mana perdagangan internasional dinilai bukan hanya dari pertumbuhan agregat, tetapi dari kontribusinya terhadap perluasan kapabilitas dan kesejahteraan riil masyarakat di negara-negara yang bertransaksi.

---

## E. Pasar dan Mekanisme Harga: Hisbah sebagai Instrumen Keadilan Pasar

Islam pada dasarnya mengakui mekanisme pasar bebas sebagai instrumen pembentukan harga yang sah, sebagaimana tercermin dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi yang menceritakan penolakan Nabi ï·º untuk melakukan intervensi penetapan harga (*tas'ir*) pada masa paceklik di Madinah, dengan menyatakan bahwa Allah-lah yang menentukan harga (*al-musa'ir*) melalui mekanisme penawaran dan permintaan yang wajar. Riwayat ini menjadi rujukan utama bagi para fuqaha, termasuk Ibnu Taimiyah dalam kitab *al-Hisbah fi al-Islam*, untuk menegaskan bahwa harga yang terbentuk secara alamiah dari mekanisme pasar yang sehat (tanpa manipulasi) adalah harga yang adil (*si'r al-mithl*).

Namun, penghormatan terhadap mekanisme pasar ini tidak berarti negara bersikap laissez-faire mutlak. Justru di titik inilah institusi **hisbah** menemukan relevansi krusialnya. Hisbah, sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*, adalah institusi pengawasan pasar yang bertugas mencegah kecurangan (*tathfif*, mengurangi takaran-timbangan), penimbunan (*ihtikar*), monopoli yang merugikan (*iktinaz*), dan segala bentuk distorsi pasar buatan (*taghrir*) yang menyebabkan harga menyimpang dari titik keseimbangan alamiahnya. Fungsi *muhtasib* (petugas hisbah) dalam sejarah pemerintahan Islam klasik dapat dianalogikan dengan fungsi lembaga pengawas persaingan usaha dan perlindungan konsumen dalam negara modern.

Ibnu Taimiyah secara khusus membedakan antara *tas'ir zhulm* (penetapan harga yang zalim, yang memaksa pedagang menjual di bawah harga wajar sehingga merugikan mereka) dan *tas'ir 'adl* (penetapan harga yang adil, yang justru diperlukan ketika terjadi kolusi, penimbunan, atau monopoli yang secara artifisial mendistorsi harga). Pembedaan ini memberikan basis fikih bagi intervensi negara yang terukur dan berbasis kondisi (*maslahah mursalah*)—bukan intervensi serampangan yang mematikan insentif produksi, namun juga bukan pembiaran total terhadap kegagalan pasar (*market failure*).

Dalam konteks Indonesia, fungsi hisbah modern dapat dilihat pararel dengan mandat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta fungsi pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Kementerian Perdagangan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya melalui operasi pasar dan pengendalian penimbunan pada masa-masa kerawanan pangan seperti menjelang Ramadan dan Idulfitri. Sinergi antara mekanisme pasar bebas yang jujur dan pengawasan aktif negara terhadap distorsi inilah yang menjadi inti dari keadilan pasar (*'adalah al-suq*) dalam Ekonomi Pancasila-Islam—selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa cabang produksi dan sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

---

## F. ASEAN dan Perdagangan Global: Posisi Strategis Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Indonesia memiliki posisi geoekonomi dan geopolitik yang unik untuk memainkan peran sentral dalam arsitektur ekonomi syariah global, sekaligus sebagai kekuatan penyeimbang dalam kerja sama perdagangan ASEAN. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia sekaligus anggota G20 dengan struktur ekonomi terbuka, Indonesia menempati posisi strategis yang oleh State of the Global Islamic Economy Report (yang secara rutin diterbitkan oleh DinarStandard bekerja sama dengan Salaam Gateway) secara konsisten ditempatkan pada peringkat papan atas indikator ekonomi Islam global, khususnya pada sektor makanan halal, fesyen muslim, dan keuangan syariah, meskipun Indonesia masih tertinggal dari Malaysia dalam hal maturitas ekosistem regulasi keuangan syariah.

Dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC/MEA), Indonesia dihadapkan pada tantangan integrasi pasar tunggal kawasan yang menuntut daya saing tinggi, sementara di sisi lain memiliki peluang unik menjadikan standar halal dan syariah sebagai keunggulan komparatif baru (*new comparative advantage*) yang tidak dimiliki secara setara oleh negara ASEAN lain. Kerja sama ASEAN dalam kerangka harmonisasi standar halal—sebagaimana diinisiasi melalui berbagai forum ASEAN Halal food dan kerja sama dengan Malaysia serta Brunei dalam skema Muslim-Friendly Tourism—membuka jalan bagi Indonesia untuk memimpin pembentukan standar halal ASEAN yang dapat menjadi rujukan pasar sertifikasi halal dunia, mengingat pasar Muslim ASEAN mencapai lebih dari 240 juta jiwa.

Secara kelembagaan, Indonesia telah membangun fondasi bagi ambisi ini melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 (kemudian diperbarui), yang merumuskan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia (bukan hanya pasar konsumen halal terbesar). Empat sektor prioritas—industri makanan halal, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, dan keuangan syariah—dirancang sebagai lokomotif utama strategi ini, didukung kewajiban sertifikasi halal bertahap berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya.

Dari perspektif Pancasila, posisi strategis ini sejalan dengan semangat sila Persatuan Indonesia dan politik luar negeri bebas-aktif yang mengarahkan Indonesia menjadi kekuatan penyeimbang (*bridging power*) antara blok ekonomi maju dan berkembang, sebagaimana peran historis Indonesia dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Gerakan Non-Blok. Namun, sebagaimana diingatkan oleh berbagai kajian dari Bank Indonesia dan KNEKS, ambisi menjadi pusat ekonomi syariah dunia menghadapi tantangan struktural riil: pangsa pasar perbankan syariah domestik yang masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional, keterbatasan literasi keuangan syariah masyarakat, serta kesenjangan infrastruktur logistik halal (*halal value chain*) dari hulu ke hilir. Karena itu, penguatan posisi Indonesia dalam perdagangan global dan syariah bukan sekadar retorika identitas, melainkan menuntut kebijakan afirmatif yang konkret dan berkelanjutan, konsisten dengan prinsip *maqashid al-shari'ah* dalam pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang (*mashlahah 'ammah wa mustadamah*), bukan sekadar pencitraan ekonomi jangka pendek.

---

## Daftar Sumber Rujukan

1. Al-Qur'an: QS. An-Nisa' [4]: 29; QS. Al-Ma'idah [5]: 1, 90-91; QS. Al-Baqarah [2]: 275-279; QS. Al-Munafiqun [63]: 8; QS. Al-Hujurat [49]: 13; QS. Ar-Rahman [55]: 7-9.

2. Hadis riwayat Tirmidzi tentang pedagang jujur bersama para nabi dan syuhada; hadis riwayat Muslim tentang larangan gharar; hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi tentang penolakan Nabi ï·º menetapkan harga di Madinah.

3. Al-Sadr, Muhammad Baqir. *Iqtisaduna* (Ekonomi Kita)